“Pernyataan SBY itu memang bukan soal pemberantasan korupsi. Kalau kita melihat pernyataan SBY itu jelas sekali SBY tidak berbicara dalam konteks itu. Ini hanyalah pernyataan mengenai problem internal partainya saja yang saat ini tercerai berai. SBY ingin menyatukan kembali partainya,” ujar pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Kacung Maridjan, Selasa (7/2/2012).
Kacung melihat jika SBY berbicara dalam konteks pemberantasan korupsi, maka seharusnya bukan permasalahan Anas yang dikemukakannya tapi juga permasalahan yang dihadapi oleh menteri-menterinya seperti Menakertrans Muhaimin Iskandar, Mempora Andi Malarangeng dan Hatta Radjasa.
“SBY memang hanya membicarakan Anas, karena tuntutan untuk mundur dari jabatannya hanya ditujukan padanya. Sementara Menpora Andi Malarangeng meski kader PD juga dan juga disebut-sebut Nazaruddin ikut menikmati tidak tidak dituntut mundur. Begitupun dengan Muhaimin dan lain-lainnya. Kalau pernyataan SBY itu terkait pemberantasan korupsi tentunya SBY akan meminta KPK juga memproses semuanya. Oleh karena itu maka tidak heran perlakukan SBY terhadap Anas dan lainnya berbeda,” paparnya.
Dirinya juga melihat bahwa pernyataan SBY yang menyerahkan semua proses yang terkait dengan Anas Urbaningrum kepada KPK adalah sebuah jalan tengah yang ditempuh oleh SBY. SBY tentunya tidak ingin dicap mendahului atau mengintervensi proses hukum jika langsung mengambil tindakan.
"Ini membuat apapun tindakan SBY adalah hal yang tidak mudah, terlalu cepat mengambil keputusan dia bisa salah, terlalu lama dia juga bisa salah. SBY jelas mempertaruhkan semuanya pada KPK sehingga jika KPK lambat menangani persoalan ini maka resikonya kondisi Partai Demokrat akan terus seperti ini," katanya.
Editor: Johnson Simanjuntak
Akses Tribunnews.com
0 komentar:
Posting Komentar