"Bahaya yang ada di depan mata kita adalah korupsi yang direproduksi terus-menerus untuk kebutuhan pembiayaan politik. Mesin partai terus-menerus memproduksi itu. Kita menyimpan bom waktu korupsi," ujar koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (29/1).
Danang menjelaskan masalah utama partai politik di Indonesia adalah pendanaan partai yang tidak transparan. Banyak partai yang tidak menunjukkan itikad reformasi internal untuk memperbaiki transparasi keuangan.
Namun, masalah ini, kata Danang, terus dibiarkan hingga sampai sekarang belum ada solusi untuk menciptakan proses pendanaan partai politik yang transparan. Banyak parpol yang masih ditanggung cukong.
"Dan kebutuhan politik menjadi sumber korupsi," tegasnya.
Partai politik, DPR, pemerintah, dan KPK hingga sekarang belum memikirkan bagaimana mengatasi ongkos politik yang mahal. Kalau tidak ada strategi pencegahan, Indonesia masih dalam situasi yang rapuh.
"Tidak mengherankan tahun 2012-2013 merupakan tahun awas bagi APBN kita," ujarnya.
Saat ini, pemerintah selalu mengeluarkan instruksi presiden untuk memberantas korupsi. Namun itu belum sama sekali menegaskan pentingnya upaya konkret memberantas korupsi dari partai politik
"Reproduksi korupsi politik tidak menjadi perhatian serius. Sumber pendanaan tidak pernah diatasi," tegasnya.
Selain itu, lanjut Danang, KPK belum punya road map yang jelas untuk mencegah korupsi partai politik.
"Dan KPK juga belum punya grand desain untk melakukan pencegahan korupsi oleh parta politik," tegasnya.
KPK belum memadukan integrasi antara penindakan dan pencegahan. Seharusnya, kalau KPK ingin mencegah korupsi politik, harus memprioritaskan penuntasan korupsi politik misalnya menyelesaikan kasus Wisma Atlet. Selain itu, KPK harus terus mengawasi proses anggaran di Banggar DPR.
"Itu harus menjadi grand strategy," tandasnya. (*/OL-10)
0 komentar:
Posting Komentar