.

Jumat, 29 April 2011

Migas, Kehutanan, Perbankan, Keuangan Daerah Miliki Potensi Korupsi

BANDUNG (Pos Kota) – Bidang minyak dan gas (migas), kehutanan, perbankan dan keuangan daerah, merupakan institusi yang memiliki potensi tinggi korupsi, disampingi bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan kesehatan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Haryono Umar, seusai kuliah umum “Peran Strategis KPK Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Pengelolaan Dana Publik Secara Jujur dan Bersih,” yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana (FE USB YPKP) Bandung, Kamis (28/4) mengatakan, kerugian akibat korupsi di bidang minyak dan gas (migas) , mencapai Rp. 40,119 triliun, kehutanan Rp. 2,349 triliun, perbankan Rp. 1,899 triliun, keuangan daerah Rp. 1,397 triliun, infrastruktur Rp. 597 miliar, pendidikan Rp. 204 miliar dan kesehatan Rp. 113 miliar.

Menurut Haryono, selain sektor di atas, bidang perpajakan juga memiliki potensi tinggi korupsi. Pemerintah perlu lebih terbuka dalam pengelolaan perpajakan. Masyarakat wajib tahu, berapa besar potensi pajak, berapa pajak yang bias ditarik dan berapa, serta digunakan apa saja, uang pajak itu, kata Haryono.

Dalam bagian lain keterangannya Haryono Umar mengatakan, untuk memberantas korupsi, KPK memerlukan dukungan dan energi baru. Unsur mahasiswa dan civitas akademika, adalah energi baru yang diharapkan KPK menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Haryono menambahkan, perguruan tinggi harus memiliki kurikulum anti korupsi. Semua dosen, (bidang studi apa pun) sebelum

memberikan kuliah, harus menyampaikan pesan-pesan anti korupsi dan ajakan untuk melawan korupsi.

Ditambahkan Haryono, pihaknya mengharapkan semua perguruan tinggi mebentuk kelompok diskusi anti korupsi. Dimana para mahasiswa aktifis kelompok kerja anti korupsi itu akan diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari elemen pemberantasan korupsi. Bidang layanan publik seperti layanan kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat), layanan perizinan terpadu dan layanan pajak, adalah beberapa titik layanan publik yang akan dipantau para mahasiswa.

Rektor USB YPKP DR. Asep Effendi menambahkan, kuliah umum ini sebagai komitmen dan kebulatan tekad seluruh civitas akademika USB YPKP terhadap pemberantasan korupsi.
(chevy/sir)

0 komentar:

Posting Komentar

 
... ...

Radar Korupsi Copyright © 2009 Not Magazine 4 Column is Designed by Ipietoon Sponsored by Dezigntuts