Secara rasional, realistis maupun moraldapat disadari bahwa betapa korupsi yang menggurita di Tanah Air initelah menjatuhkan bangsa Indonesia dalam kubangan krisis total yangberkepanjangan.
“Pemberantasan korupsi harus totaldengan merubah mindsetkita terlebih dahulu baik itu dari sisi kognitif, afektif dan behavioral”ungkap Anggota Komisi II DPR, Abdul Malik Haramain kepada koruptorindonesia.comdiruangan kerjanya, Rabu (9/3)
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsamenambahkan, sebagai bangsa kita nyaris kehilangan akal untuk mengatasikorupsi. Meski demikian, masih tak bosan mencari jalan keluar kendatikebanyakan diantaranya hanya sekedar merupakan peluru-peluru wacana saja.
Masalah pemberantasan korupsi jugadiperparah dengan esensi kedaulatan rakyat yang tidak belum sepenuhnyaditegakan. kedaulatan rakyat tidak pernah diimplementasikan sebagaiketerlibatan warga secara aktif dalam proses pengawasan penyelenggaraanpemerintahan. Untuk itu Elite politik bisa berperan dan memberikan contoh untukmemimpin pemberantasan korupsi ini.
“Saya berharap dalam pemberantasankorupsi ini elite memilik, pandangan kedepan dan kesadaran amanah atau sense of mission” tandasAbdul Malik.
Menurutnya, sekarang ini adakencendrungan orang melakukan korupsi itu tidak takut, tetap saja melakukankorupsi. Setelah reformasi semakin banyak gubernur/kepala daerah yangtersangkut korupsi. Ada 148 kepala daerah, 17 diantaranya Gubernur terjeratkorupsi. Berikut petikanwawancaranya dengan J. Permana dari koruptorindonesia.com:
Tanggapan anda terkait Korupsi diIndonesia?
Saya kira hari ini korupsi menjadi isuterpenting selain pelanggaran HAM. Isu korupsi menjadi isu yang menarik karenayang pertama, jelas merugikan Negara Karena itu impact-nya adalah program-program yang sifatnyapopulis/kerakyatan pasti terkurangi
Yang kedua, isu korupsi hari ini tidakhanya terpusat di daerah juga gejala korupsi itu semakin mencuat. Dulu mungkinkorupsi hanya di pusat tetapi hari ini faktanya korupsi setelah reformasi tidakkemudian hilang atau berkurang tetapi korupsi berjalan lebih sistematis. Duluorang melakukan korupsi hanya dengan cara tradisioanal tetapi sekarangdilakukan lebih sistematis dan dilakukan dengan komplek.
Karena itu, dua alasan itulah bocornyauangnya Negara sehingga program-prgram populis untuk rakyat tidak berjalan,lalu korupsi justeru tidak terpusat melainkan sudah menular ke daerah- daerahdan kelompok lain. Bahkan ada yang bilang dengan otonomi daerah itu, korupsisemakin merata. Jadi, Isu Korupsi ini tetap menjadi isu terpenting.
Apakah sudah ada perkembangan yangsignifikan dalam pemberantasan korupsi sekarang ini?
Belum ada trend bagus untuk pemberantasan korupsi, sayasadar korupsi itu tidak bisa hilang seperti di Malaysia juga Korupsi itu tidak hilang.Tetapi setidaknya penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu ada trend-nya, berkurang, tiapperiode atau tahun mestinya ada perkembangan menurun.
Hari ini kencendrungan orang melakukankorupsi itu tidak takut tetap saja melakukan korupsi. Setelah reformasi semakin banyak gubernur/kepala daerah yang tersangkut korupsi. Ada 148kepala daerah, 17 diantaranya Gubernur terjerat korupsi.
Saya tidak mengerti kepala daerah yangterkena kasus korupsi karena memang niatnya korupsi atau tidak mengertiaturan main jadi, menurut dia itu bukan korupsi tetapi dalam aturan ternyatahal tersebut korupsi.
Pemilu yang mahal juga ini alasan laindari adanya korupsi yang dilakukan kepala daerah. Kita tahu PEMILUKADA kita itumahal, dan tidak semua orang calon kepala daerah itu punya uang untuk ikutpemilu.
Bagaimana agar trend - nya korupsi itu menurun ?
Untuk hal itu, KPK, kejaksaan, kepolisianatau lembaga-lembaga yang konsisten dengan korupsi haru benar-benar objektif,independen dan diperkuat jangan dipolitisasi. Bahkan sekarang ini ada gejalapolitisasi terhadap lembaga tersebut misalnya KPK.
Jadi sekarang itu, bukan kemudian korupsiitu berhasil kita kurangi akan tetapi justeru perkembangan baru itu,kekuatan-kekuatan politik itu berlomba-lomba untuk memperlemah kewenangan danotoritas lembaga-lembaga pemberantasan korupsi .
Ini justeru perkembangan buruk dan tidakbagus untuk pemberantasan korupsi. Mestinya politisi-politisi dalam partaipolitik itu benar-benar menempatkan lembaga/intitusi pemberantasan korupsi ituindependen dan objektif.
Independensi KPK Sekarang inidipertanyakan bagaimana menerapkan strategi agar lembaga itu Independen?
Pertama, pemberantasan korupsi itu harusada political willand good will daripenguasa dalam hal ini Presiden itu yang paling penting. Dari good will akan muncul kebijakan-kebijakan yang memperkuat lembaga anti korupsi
Kedua, regulasi untuk anti korupsi ituharus benar-benar menempatkan lembaga anti korupsi itu independen dan diberikebebasan kepada mereka dengan atuan main yang ada untuk benar-benar melakukanpemberantasan korupsi.
Kalau keinginan untuk memberantas korupsi itu tidak ada, saya kira tidak mungkin negara ini mampumengurangi korupsi. Hari ini, goodwill penguasa atau pemerintah untuk membangun clean govermentdipertanyakan, salah satunya mungkin orang dekat yang ada dilingkarannya itutidak bersih
Selain itu, harus ada kesadaran dariparlemen untuk bersama-bersama membangun dan mempunyai visi untuk pemberantasankorupsi di Indonesia
Kenapa Harus Parlemen?
Karena begini, kecenderungan politisasiterhadap lembaga anti korupsi itu kuat sekali. Nah yang lain saya kira tentusaja orang-orang aparat penegak hukum, KPK, Polisi benar- benar harusindependen salah satunya cara recruitment-nyaharus baik sehingga merekrut anggota, misalnya untuk KPK benar-benar bersih.
DPR dalam hal ini punya peran yangsignifikan dalam menentukan siapa yang layak yang menjadi ketua KPK ataupimpinan lembaga anti korupsi lainnya. Kalau recuitmennya sudah dipolitisasimaka kesananya tidak akan benar.
Sekali lagi akarnya komitmen penguasa danparlemen juga karena parlemen ini sebagai sumber recruitmen, kalau itu tidak beres makapembarantasan korupsi juga tidak akan beres.
Banyak yang menilai sistem dalamBirokrasi kita harus dipangkas karena sistem pengucuran dana maupun kebijakanyang sangat panjang sekarang ini banyak dimanfaatkan Korupsi. Tanggapan Anda?
Saya setuju dengan cara itu, karenakorupsi itu sebetulnya lebih banyak adanya kerjasama antara pengusaha danpejabat untuk mencari untung. Seringkali birokrat di pusat maupun didaerahberbuat untuk memperkaya diri.
Ini yang harus dicegahnya, makanya kamidi DPR berusaha untuk mencegah hal itu salah satu contohnya dalam RUUPemilukada besok bagaimana incumbentyang mempunyai potensi curang untuk dipaksa, diatur sedemikian rupa sehinggadia tidak punya kesempatan untuk penyelewengan.
Apalagi kalau bicara Pemilukada bukanhanya korupsi uang, tapi korupsi fasilitas, dan Sumber Daya PNS dan sebagainya.
Birokrasi memang menjadi salah satudari sekian banyak faktor munculnya potensi korupsi, kita setujureformasi birokrasi dilakukan. Salah satu yang paling vital adalahmerubah mindsetsumber daya manusianya dari PNS tingkat bawah sampai kepala dinas harus dirubahsedemikian rupa sehingga mereka benar-benar melakukan pelayanan publik tanpapamrih tanpa suap.
Selanjutnya ada rasionalisasi meja ataujalur dalam birokrasi itu karena jalur itula disamping memperlambat proses bisajuga menyuburkan korupsi suap. Makanya pemerintah harus menempatkan reformasibirokrasi dalam nomenclature khusus
Apakah harus ada “Exemplars” atau panutan dari tokoh –tokoh masyarakatuntuk menumbangkan korupsi ?
Saya kira iya, perlu pemimpin yang layakmenjadi tauladan misalnya tokoh nasional untuk memimpin pemberantasan korupsi.Jadi, Indonesia membutuhkan exemplarsyang berani,bersih dari korupsi demi menumbangkan korupsi, ketika korupsi sudahmendarah daging, kebutuhan examplarsdiperlukan untuk mengkondisikan fasilitas proses perubahan prilaku yang sistematis.
Exemplars yang berani akan memberikan pemahamankepada masyarakat bahwa pemberantasan korupsi itu ada. Kalau kemudian paraelitnya malah korupsi maka semuanya gagal.
Bagaimana Dengan Pola Pemberantasankorupsi yang pandang bulu atau tebang pilih?
Mestinya korupsi itu tidak pandang buluketika pak SBY bicara anti korupsi benar – benar diterjemaahkan kedalamfactual siapapun yang salah harus dihukum, termasuk anggota parlemen,Menteri, pejabat tinggi lainnya.
Jangan tebang pilih, dan elit harus benar-benarmemberi contoh benar-benar bersih tidak terlibat dalam korupsi. Itu pentingbagi publik, karena kadang-kadang penjelasan Undang-undang itu tidak lebihpenting ketimbang tauladan itu. SBY harus menyampaikan simbol-simbol tauladanitu kepada publik.
Jangan sampai ada presepsi di publikbahwa pemberantasan korupsi itu tebang pilih kemudian ada yang dikorbankan.Diproses sebenarnya ada juga orang yang dekat dengan kekuasaan, karenakepentingannya “diamanain”.
Kalau pemerintah serius dan senang denganpencitraan maka akan terangkat dengan sendirinya. Justeru kalau kemudianterlibat dalam politisasi lembaga anti korupsi saya kira tidak baik dan ituakan menimbulkan apatisme dibawah.
Bagaimana sikap Partai Kebangkitan Bangsa dalampemberantasan korupsi?
Kalau PKB tegaslah, PKB anti korupsi danmendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi kalau kemudian ada anggota FPKB ataumungkin birokrat yang mungkin afiliasinya kepada PKB atau kepala Daerah yangmenjadi tersangka korupsi ya harus mundur.
Bahkan kita memberi syarat dalam UUPemilu itu, Tersangka korupsi tidak boleh maju mencalonkan diri menjadi kepaladaerah atau wakil kepala daerah. Itu merupakan salah satu bentuk komitmen dariPKB bahwa pemberantasan korupsi itu tidak boleh setengah-setengah. Dan kitamerasa bahwa anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyatrelatatif bersih
Karena Sudah mapan?
Bukan karena mapannya, tetapi tergantungideologi dan saya kira niatnya maupun kesempatan. Kadang-kadang kan orang tidakpunya niat korupsi tapi ada kesempatan korupsi akhirnya orang tersebut Korupsi.Mestinya kode etik anggota DPR/MPR itu begitu, yang tersangka langsung nonaktif tidak perlu menunggu vonis.
Nah karena itu, PKB menentang dan tidaksetuju dan tidak bersepakat setiap upaya dari siapapun untuk memperlemahinstitusi anti korupsi apakah itu KPK, kejaksaan atau yang lainnya karenajusteru kemudian kalau kita memperlemah dengan politisasi yang lakukan semakinmembuat pemberantasan korupsi itu akan semakin lemahnya.
Apakah PKB melihat ada upaya pelemahanInstitusi anti korupsi semacam KPK?
PKB merasa ada upaya melemahkan posisilembaga anti korupsi itu, makanya kemarin kenapa kita menolak usulan hak angketmafia pajak, karena tidak proporsional , maksudnya kasus – kasus yang berkaitandengan hukum, serahkan kepada lembaga yang mempunyai wewenang untuk menanganihal itu.
Kalau memang ada penyelewengan,pengemplangan dan manifulasi pajak sudah saja serahkan kepada KomisiPemberantasan Korupsiatau kejaksaaan. Itu lebih fair ketimbang dibuatangket dan dipolitisasi oleh teman-teman di DPR. Jadi harus proporsional
Sudahlah DPR itu melakukan fungsinyasebagai, legislasi, pengawasan dan Budgetingjangan masuk ke ranah teknik penegakan hukum, itu pasti dipolitisasi.
Artinya PKB menganggap bahwa usulan hakangket pajak itu rentan dengan politisasi ?
Ya, rentan politisasi. Jadi denganmenolak usulan hak angket pajak PKB bukan anti pemberantasan mafia pajak.Caranya saja yang berbeda, teman teman lain mungkin lebih memilih angket dankita lebih proporsional memberikan wewenang dan otoritas kepada lembaga hukum. Serahkan saja kepada KPK, serahkan saja kepada kejaksaan.
Pesan Moral yang ingin anda Sampaikankepada bangsa Ini terkait Pemberantasan Korupsi ?
Pemberantasan korupsi harus secara totaldengan merubah mindsetkita terlebih dahulu, baik itu dari sisi kognitif, afektif dan behavioral. Jugasaya berharap dalam pemberantasan korupsi ini elite memilik vision, pandangan kedepan dankesadaran amanah atau senseof mission
0 komentar:
Posting Komentar