TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelesiran terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan ke Nusa Dua, Bali, dan mencuatnya kabar pertemuan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu dengan Aburizal Bakrie telah membuat para mafia pajak tertawa terbahak-bahak.
Demikian diungkapkan anggota Komisi III (Komisi Hukum) DPR RI Ahmad Yani kepada Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (21/11/2010).
Menurut Yani, di tengah kesibukan berbagai pihak mencari tahu kebenaran informasi pertemuan Ical dan Gayus di Bali dalam beberapa hari terakhir justru akan mengabaikan inti dari pengungkapan kasus yang sebenarnya, yakni mafia pajak.
“Kasus keluar masuk Gayus (dari tahanan Mako Brimob) ini membuat mafia pajak tertawa-tawa, karena kasus mereka justru terabaikan, karena orang sibuk mengorek-ngorek informasi terkait pelesiran Gayus ke Bali dan dugaan pertemuannya dengan Ical,” ujar Yani.
Politisi asal PPP ini menegaskan, sepatutnya ulah Gayus ini justru semakin meneguhkan hati para penegak hukum untuk membongkar praktik mafia pajak yang selama ini berjalan tentram.
“Kalau mau serius, jangan mempersoalkan kasus keluar masuk Gayus. Seharunya, ini menjadi entrance indicate untuk membongkar mafia pajak,” ungkapnya.
Dia menengarai, tiket pesawat, tiket menonton tenis, maupun biaya penginapan merupakan permainan yang disiapkan mafia pajak. “Saya yakin ini permainan mafia pajak. Karena itu kita stop kasus keluar masuk Gayus,” kata Yani tanpa menyebut sosok mafia pajak yang menjadi dalang permainan tersebut.
Yani menambahkan, berbekal informasi yang diungkapkan Gayus selama di persidangan, Polri sepatutnya mengejar mafia pajak yang telah merugikan negara. Apalagi, kerugiaan yang ditanggung tidak sedikit. Ratusan miliar, dan bahkan triliunan rupiah terkumpul atas aksi mafia pajak di Indonesia.
“Polisi harus membongkar keterlibatan atasan Gayus. Saat ini, pembongkaran itu sama sekali tidak bergerak,” imbuh Yani. “Mudah-mudahan dengan Timur Pradopo, bisa menerobos semua itu. Bayangkan, kita membayar pajak dengan baik untuk negara, tapi akhirnya dirusak seperti itu,” urainya.
Bukan hanya itu, Komisi Hukum DPR RI juga akan ikut unjuk gigi dalam membongkar praktik mafia pajak di Tanah Air. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution akan diundang kembali untuk memberi perjelasan dan membeberkan sejauh apa pengetahuannya tentang dugaan praktik mafia pajak yang telah merugikan negara.
“Kita akan memanggil ulang Darmin Nasution. Kita akan mengagendakan dalam rapat. Ya, dalam waktu dekat ini untuk membongkar mafia pajak sehingga pendapatan negara tidak bocor,” sergahnya.
0 komentar:
Posting Komentar