Kejahatan yang dilakukan Gayus Tambunan
dan Dhana Widyatmika dinilai sebagai kejahatan terorganisir. Gayus dan
Dhana merupakan contoh pegawai pajak yang keluar dari aturan.
Penilaian tersebut dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Transparasi International Indonesia, Luky Djani, dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3/2012).
"Menurut saya kasus yang dimainkan oleh Gayus dan DW bukan mafia pajak, tetapi kejahatan organisir. Kita berasumsi pada salat berjamaah, imamnya benar tetapi makmumnya melenceng. Imam yang benar dimaksudkan adalah Direktur Ditjen Pajak, dan makmum yang melenceng dimainkan oleh Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika," ujar Luky.
Kata Lucky, mulusnya Gayus dan Dhana dalam memainkan pajak lantaran birokrasi pemerintah yang gagal. Selain itu, agar gerakan pemberantasan korupsi berjalan, pemerintah harus kencang dalam penegakan hukum salah satunya dengan pemiskinan koruptor.
"Di sini terlihat birokrasi pemerintahan gagal, seharusnya ada keseriusan dalam perspektif hukum bukan hanya menangkap para koruptor saja, kita bisa memiskinkan koruptor," katanya.
Sementara itu, Pakar ekonomi Sunarsip mengatakan Kasus Dhana Widyatmika (DW) dan Gayus Holomoan Tambunan dianggap bukan modus baru di Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak). Hal itu karena lingkungan tempat mereka bekerja sejak dahulu terkenal posisi yang basah dan rawan korupsi.
"Mafia pajak ini sudah menjadi penyakit lama. Ini perilaku lama yang sudah terjadi jauh sebelum kasus Gayus mencuat," ujarnya.
Hal tersebut dikarenakan, posisinya yang bergerak di bagian keuangan pemerintahan dianggap merupakan lahan yang rawan akan terjadinya korupsi. Oleh karena itu, tindakan korupsi itu terjadi atas moral para pelakunya yang berniat untuk melakukannya.
"Kalau tidak tahan iman, semua posisi di Dirjen Pajak itu rawan korupsi. Rata-rata semua instansi keuangan pemerintah juga rawan akan korupsi. Oleh karena itu, semua tergantung kepada iman personal masing-masing," pungkasnya. (wbs)
Penilaian tersebut dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Transparasi International Indonesia, Luky Djani, dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3/2012).
"Menurut saya kasus yang dimainkan oleh Gayus dan DW bukan mafia pajak, tetapi kejahatan organisir. Kita berasumsi pada salat berjamaah, imamnya benar tetapi makmumnya melenceng. Imam yang benar dimaksudkan adalah Direktur Ditjen Pajak, dan makmum yang melenceng dimainkan oleh Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika," ujar Luky.
Kata Lucky, mulusnya Gayus dan Dhana dalam memainkan pajak lantaran birokrasi pemerintah yang gagal. Selain itu, agar gerakan pemberantasan korupsi berjalan, pemerintah harus kencang dalam penegakan hukum salah satunya dengan pemiskinan koruptor.
"Di sini terlihat birokrasi pemerintahan gagal, seharusnya ada keseriusan dalam perspektif hukum bukan hanya menangkap para koruptor saja, kita bisa memiskinkan koruptor," katanya.
Sementara itu, Pakar ekonomi Sunarsip mengatakan Kasus Dhana Widyatmika (DW) dan Gayus Holomoan Tambunan dianggap bukan modus baru di Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak). Hal itu karena lingkungan tempat mereka bekerja sejak dahulu terkenal posisi yang basah dan rawan korupsi.
"Mafia pajak ini sudah menjadi penyakit lama. Ini perilaku lama yang sudah terjadi jauh sebelum kasus Gayus mencuat," ujarnya.
Hal tersebut dikarenakan, posisinya yang bergerak di bagian keuangan pemerintahan dianggap merupakan lahan yang rawan akan terjadinya korupsi. Oleh karena itu, tindakan korupsi itu terjadi atas moral para pelakunya yang berniat untuk melakukannya.
"Kalau tidak tahan iman, semua posisi di Dirjen Pajak itu rawan korupsi. Rata-rata semua instansi keuangan pemerintah juga rawan akan korupsi. Oleh karena itu, semua tergantung kepada iman personal masing-masing," pungkasnya. (wbs)
0 komentar:
Posting Komentar