HMINEWS – Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut muasal uang Rp110 ribu dan dana pembelian sembako yang dibagi-bagikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar ke para Pimpinan Serikat Pekerja.
Federasi Serikat Pekerja menduga, uang itu diambil dari anggaran di kementrian yang tidak sesuai penggunaannya sehingga bisa dikatakan korupsi karena merugikan keuangan negara.
“Patut diduga sudah terjadi tindak pidana korupsi berupa penggunaan anggaran diluar peruntukannya. Praktek penggunaan dana seperti ini mirip dengan praktek korupsi yang melibatkan kepala-kepala daerah dan direksi-direksi BUMN,” ujar Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu FX Arief Poyuono dalam keterangan persnya melalui surat elektronik, Jumat (29/4/2011).
Serikat Pekerja sendiri sudah melaporkan Muhaimin atas dugaan korupsi ke KPK kemarin siang (28/4/2011). Selain melaporkan, serikat juga mengembalikan uang sejumlah Rp110 ribu dan paket sembako yang diduga suap atau gratifikasi terkait rencana perayaan Hari Buruh Sedunia.
“Selama ini tidak ada penganggaran dana untuk pembagian uang kepada pimpinan buruh menjelang May Day, karena selama ini memang tidak pernah ada pembagian dana.Jika tidak ada penganggaran berarti dana untuk pembagian tersebut diambil dari pos lain,” sambungnya lagi.
Sebaliknya, menurut dia, jika pemberian dana dimaksudkan untuk menyejahterakan para buruh menurut Arief bukan demikian caranya dengan membagi-bagikan uang dan paket sembako.
“Melainkan memenuhi tuntutan-tuntutan utama kaum buruh yang selama ini diperjuangkan.Jika uang itu sebagai Tunjangan Hari Raya Buruh, maka hal itu harus diatur dan dilembagakan secara jelas, dibagikan kepada seluruh buruh setiap tahunnya, bukan hanya pada pimpinan serikat buruh,” ujarnya.
Dengan adanya pemberian yang tidak jelas itu, Arief menyayangkan Menaker sebagai pimpinan lembaga pemerintahan justru membudayakan korupsi yaitu suap.[]ian/inil
0 komentar:
Posting Komentar