Ade Wahyudi
Serangan balik pemberantasan korupsi datang dari partai politik di parlemen. Kemarin, dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah diusir dari ruang rapat Komisi Hukum DPR. Para pengusir diantaranya adalah anggota DPR dari Fraksi Golkar, PDIP dan PKS. Mereka mempermasalahkan deponering kasus suap dua pimpinan KPK itu.
Tapi sebenarnya kasat mata kita tahu alasan DPR mengusir pimpinan KPK bukan semata-mata soal deponering. Apalagi kewenangan deponering ada di Kejaksaan bukan parlemen.
DPR mengusir pimpinan KPK lebih karena hendak membalas dendam karena menjebloskan 19 politisi yang diduga menerima suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom ke dalam tahanan. Aktivis anti korupsi sebelumnya sudah mengingatkan, DPR akan menyerang balik. Segala cara akan digunakan. Menggugat persoalan deponering adalah salah satu caranya.
Alasan lain pengusiran pimpinan KPK, karena DPR masih menganggap mereka sebagai tersangka sehingga tak layak hadir di rapat dengar pendapat. Tapi bukankah anggota DPR Panda Nababan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun lalu? Tapi tak pernah ada anggota parlemen lain yang permasalahkan ia hadir di rapat-rapat DPR.
Unik memang melihat sikap parlemen. Di luar mereka koar-koar soal pemberantasan korupsi. Tapi mereka sangat anti bila pemberantasan korupsi sudah menyentuh gedung DPR. Pengusiran dua pimpinan KPK secara terang menunjukkan pada masyarakat, DPR anti pemberantasan korupsi.
Namun sebenarnya juga tak terlalu mengejutkan. Survei indeks persepsi korupsi yang dilakukan Transparansi Internasional Indonesia (TII) dari tahun ketahun menunjukkan parlemen bersama dengan polisi sebagai lembaga terkorup.
Sayangnya data ini tak membuat parlemen berbenah. Tak pernah ada usaha dari parlemen untuk menunjukkan kepada masyarakat mereka memperbaiki diri. Justru berbagai kasus korupsi datang dari gedung parlemen di Senayan.
Kita memang butuh parlemen untuk menjalankan fungsi penyeimbang dan pengawas pemerintahan. Kita memang butuh parlemen untuk membuat aturan-aturan yang pro rakyat. Tapi lebih dari itu kita membutuhkan parlemen yang bersih dari korupsi.
Karena itu dukungan dari masyarakat untuk KPK harus terus keras disuarakan. KPK tak boleh mundur oleh serangan balik pendukung koruptor. Sambil tetap berharap masih ada anggota DPR memiliki akal sehat. Mengutip tulisan wartawan senior Goenawan Mohamad dalam akun twitternya “Semoga di Senayan mereka ingat: mereka dipilih rakyat untuk membela negeri ini dari kejatuhan. Bukan utk membela teman-teman dalam kejahatan.”
Sumber: http://www.kbr68h.com/
0 komentar:
Posting Komentar