Lebih dari dua abad sejak terbitnya buku Kekayaan Negara Bangsakarya Adam Smith dan berbarengan dengan runtuhnya Tembok Berlin pada 1989,sistem ekonomi kapitalisme berhasil menggusur semua pesaingnya.
Karena nyaris tanpa pilihan, kita boleh bertanya,apakah sistem ini cocok untuk menyelesaikan berbagai masalah nasional danglobal? Banyak pengamat yang ragu, mereka mensinyalir bahwa setelah mengalahkansemua lawannya, kapitalisme bakal berpuas-puas dengan dirinya sendiri. Sikapdiri yang menurut Rudolf Hickel (2000) akibat tiadanya “tangan pengaturkeadilan dalam kapitalisme”.
MemilahKapitalisme
Robert Heilbroner, seorang sosialis Jerman,melihat peran oposisi sosialistis di masa depan tidak lagi dalam mengupayakanrancangan perlawanan baru atas kapitalisme, tetapi mengupayakan agar sistemyang “unggul” ini berwajah lebih manusiawi. Satu-satunya “kesempatan perbaikan”yang masih terbuka, menurut Michael Albert, adalah terus mencoba dengan sistemkapitalisme dan berbagai cabangnya seperti individual capitalism negaranegaraAnglosaxon (AS dan Inggris) yang saat ini dikenal dengan julukan neoliberal dansocial capitalismnegara-negara Eropa daratan.
Dua cabang kapitalisme itu telah memengaruhiperjalanan abad ke-20. Setelah itu, muncul corporative capitalism sebagaicabang kapitalisme ketiga dari Jepang yang pernah dinobatkan sebagai sistemekonomi abad ke-21 meski tampaknya belakangan mengalami kemunduran. Yang takterduga adalah kemunculan “kapitalisme” China yang berada di bawah payungsistem komunisme.
Pada masanya, secara simplisistis Reagan danThatcher (sebagai personifikasi kapitalisme Anglosaxon) pernah mengungkapkanrumusan pemikiran yang sempat membius warga dua negara tersebut: “Turunkanpajak bagi orang kaya, maka kehidupan orang miskin akan membaik.” Pemikirankontroversial yang dirumuskan oleh para intelektual kanan dari HooverFoundation di California ini mungkin bisa berfungsi seandainya orang kaya yangbanyak menghemat pajak itu mengiventasikan keuntungannya pada sektor produktif.
Tapi, karena tak seorang pun bisa memaksa mereka,tidak juga negara, kebanyakan uang mereka diinvestasikan pada bisnis spekulasiproperti dan beberapa bidang kontraproduktif. Kapitalisme Eropa (daratan)cenderung mengikuti “model Jerman“ yang juga disebut soziale Markwirtschaftyang kurang lebih berarti ekonomi pasar yang sosial. Eropa telah mengembangkanbingkai persyaratan yang disepakati umum tanpa terlalu melemahkan mekanismepasar, berupa sistem sosial terpadu mulai dari perlindungan kesehatan,pengangguran hingga pengamanan hari tua dan tempat tinggal.
Pajak yang tinggi telah memungkinkan pendanaanpendidikan dan pengajaran serta berbagai infrastruktur dasar. Serikat buruhyang relatif kuat juga telah mewarnai “kapitalisme solider” model Eropa. KonsepEropa berhasil melahirkan kelompok menengah yang kuat dan membawa kemakmuranbagi mayoritas. Bahkan para pakar ekonomi AS yang menjadi penasihat PresidenClinton dan Obama melirik kapitalisme model Eropa untuk diterapkan di AS.
Ekspansi agresif kapitalsime Jepang berhasil dipasar internasional. Meskipun demikian, rakyatnya relatif lebih sedikit diberikesempatan mencicipi kue hasil keuntungan yang berlimpah. Harga barang diKepulauan Matahari Terbit ini misalnya, akibat kebijakan subsidi pertanian,rata-rata 40% lebih tinggi dibandingkan dengan AS. Mempunyai rumah sendiri diJepang nyaris tak mungkin akibat spekulasi tanah yang mendapat sokongan negara.
Produktivitas sistem perekonomian Jepang tidakhanya bertumpu pada teknik produksinya yang jenius (Der Spiegel), tetapiterutama berkat pemasok murah dari strata masyarakat terbawah dalam “masyarakattiga kelas” Jepang. Saat ini, posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi nomor duadunia mulai digantikan China. Bobot ekonomi negara berpenduduk terbesar didunia ini berpengaruh signifikan pada konstelasi kekuatan politik global.Kaplinsky melihat China bukan sekadar emerging economies, melainkan Asiandrivers of global change (2006).
MemilihKapitalisme
Bagi Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi,fundamentalisme pasar memiliki keterkaitan sangat erat dengan neoliberalisme––aliran dominan yang menjadi dasar berbagai kebijakan G-8, IMF, dan Bank Dunia.Fundamentalisme pasar sebagai perwujudan neoliberalisme dalam bidang ekonomiyang meminggirkan peran negara sebagai penyeimbang ini gagal memenuhi janjinya.
Tiga contoh berikut memperjelas keterbatasan dariberbagai solusi yang melulu bertumpu pada premis ekonomi pasar. Pertama, asumsifundamentalisme pasar bahwa pasar uang tidak hanya membantu penggunaan kapitalsecara optimal, tetapi juga menjamin pertumbuhan dan pengadaan lapangan kerja,ternyata, tidak terbukti. Penyebabnya, pasar modal menjadi pasar spekulatifyang digelembungkan. Kedua, kekuatan pasar tidak mampu mencegah krisislingkungan global.
Meski harus pula diakui, kegagalan yang samadialami oleh negara, terutama berkaitan dengan maraknya monopoli dan oligopoli.Ketiga, penelitian Prittchett (1996) membuktikan bahwa dalam proses globalisasiterjadi kesenjangan yang meluas. Pemenangnya adalah negara-negara kaya anggotaOECD, termasuk korporasi yang mengeruk kekayaan alam negara berkembang.
Dalam memilih, kita berharap negara berperansebagai “penjaga” konstitusi dengan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang dengansangat jelas menyebut pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat. Dalam kasus seperti ini, sosial demokrasi yang menawarkanjalan ketiga bisa menjadi opsi dengan mendorong negara untuk berpihak padakepentingan mayoritas rakyat ketimbang condong kepada segelintir perusahaanyang memakmurkan segelintir penikmat di atas penderitaan mayoritas rakyat.
IVAN A HADAR, Wakil Pemimpin Redaksi JurnalSosial Demokrasi (Indonesia dan Asia), Anggota Pokja Forum Kawasan TimurIndonesia
Karena nyaris tanpa pilihan, kita boleh bertanya,apakah sistem ini cocok untuk menyelesaikan berbagai masalah nasional danglobal? Banyak pengamat yang ragu, mereka mensinyalir bahwa setelah mengalahkansemua lawannya, kapitalisme bakal berpuas-puas dengan dirinya sendiri. Sikapdiri yang menurut Rudolf Hickel (2000) akibat tiadanya “tangan pengaturkeadilan dalam kapitalisme”.
MemilahKapitalisme
Robert Heilbroner, seorang sosialis Jerman,melihat peran oposisi sosialistis di masa depan tidak lagi dalam mengupayakanrancangan perlawanan baru atas kapitalisme, tetapi mengupayakan agar sistemyang “unggul” ini berwajah lebih manusiawi. Satu-satunya “kesempatan perbaikan”yang masih terbuka, menurut Michael Albert, adalah terus mencoba dengan sistemkapitalisme dan berbagai cabangnya seperti individual capitalism negaranegaraAnglosaxon (AS dan Inggris) yang saat ini dikenal dengan julukan neoliberal dansocial capitalismnegara-negara Eropa daratan.
Dua cabang kapitalisme itu telah memengaruhiperjalanan abad ke-20. Setelah itu, muncul corporative capitalism sebagaicabang kapitalisme ketiga dari Jepang yang pernah dinobatkan sebagai sistemekonomi abad ke-21 meski tampaknya belakangan mengalami kemunduran. Yang takterduga adalah kemunculan “kapitalisme” China yang berada di bawah payungsistem komunisme.
Pada masanya, secara simplisistis Reagan danThatcher (sebagai personifikasi kapitalisme Anglosaxon) pernah mengungkapkanrumusan pemikiran yang sempat membius warga dua negara tersebut: “Turunkanpajak bagi orang kaya, maka kehidupan orang miskin akan membaik.” Pemikirankontroversial yang dirumuskan oleh para intelektual kanan dari HooverFoundation di California ini mungkin bisa berfungsi seandainya orang kaya yangbanyak menghemat pajak itu mengiventasikan keuntungannya pada sektor produktif.
Tapi, karena tak seorang pun bisa memaksa mereka,tidak juga negara, kebanyakan uang mereka diinvestasikan pada bisnis spekulasiproperti dan beberapa bidang kontraproduktif. Kapitalisme Eropa (daratan)cenderung mengikuti “model Jerman“ yang juga disebut soziale Markwirtschaftyang kurang lebih berarti ekonomi pasar yang sosial. Eropa telah mengembangkanbingkai persyaratan yang disepakati umum tanpa terlalu melemahkan mekanismepasar, berupa sistem sosial terpadu mulai dari perlindungan kesehatan,pengangguran hingga pengamanan hari tua dan tempat tinggal.
Pajak yang tinggi telah memungkinkan pendanaanpendidikan dan pengajaran serta berbagai infrastruktur dasar. Serikat buruhyang relatif kuat juga telah mewarnai “kapitalisme solider” model Eropa. KonsepEropa berhasil melahirkan kelompok menengah yang kuat dan membawa kemakmuranbagi mayoritas. Bahkan para pakar ekonomi AS yang menjadi penasihat PresidenClinton dan Obama melirik kapitalisme model Eropa untuk diterapkan di AS.
Ekspansi agresif kapitalsime Jepang berhasil dipasar internasional. Meskipun demikian, rakyatnya relatif lebih sedikit diberikesempatan mencicipi kue hasil keuntungan yang berlimpah. Harga barang diKepulauan Matahari Terbit ini misalnya, akibat kebijakan subsidi pertanian,rata-rata 40% lebih tinggi dibandingkan dengan AS. Mempunyai rumah sendiri diJepang nyaris tak mungkin akibat spekulasi tanah yang mendapat sokongan negara.
Produktivitas sistem perekonomian Jepang tidakhanya bertumpu pada teknik produksinya yang jenius (Der Spiegel), tetapiterutama berkat pemasok murah dari strata masyarakat terbawah dalam “masyarakattiga kelas” Jepang. Saat ini, posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi nomor duadunia mulai digantikan China. Bobot ekonomi negara berpenduduk terbesar didunia ini berpengaruh signifikan pada konstelasi kekuatan politik global.Kaplinsky melihat China bukan sekadar emerging economies, melainkan Asiandrivers of global change (2006).
MemilihKapitalisme
Bagi Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi,fundamentalisme pasar memiliki keterkaitan sangat erat dengan neoliberalisme––aliran dominan yang menjadi dasar berbagai kebijakan G-8, IMF, dan Bank Dunia.Fundamentalisme pasar sebagai perwujudan neoliberalisme dalam bidang ekonomiyang meminggirkan peran negara sebagai penyeimbang ini gagal memenuhi janjinya.
Tiga contoh berikut memperjelas keterbatasan dariberbagai solusi yang melulu bertumpu pada premis ekonomi pasar. Pertama, asumsifundamentalisme pasar bahwa pasar uang tidak hanya membantu penggunaan kapitalsecara optimal, tetapi juga menjamin pertumbuhan dan pengadaan lapangan kerja,ternyata, tidak terbukti. Penyebabnya, pasar modal menjadi pasar spekulatifyang digelembungkan. Kedua, kekuatan pasar tidak mampu mencegah krisislingkungan global.
Meski harus pula diakui, kegagalan yang samadialami oleh negara, terutama berkaitan dengan maraknya monopoli dan oligopoli.Ketiga, penelitian Prittchett (1996) membuktikan bahwa dalam proses globalisasiterjadi kesenjangan yang meluas. Pemenangnya adalah negara-negara kaya anggotaOECD, termasuk korporasi yang mengeruk kekayaan alam negara berkembang.
Dalam memilih, kita berharap negara berperansebagai “penjaga” konstitusi dengan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang dengansangat jelas menyebut pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat. Dalam kasus seperti ini, sosial demokrasi yang menawarkanjalan ketiga bisa menjadi opsi dengan mendorong negara untuk berpihak padakepentingan mayoritas rakyat ketimbang condong kepada segelintir perusahaanyang memakmurkan segelintir penikmat di atas penderitaan mayoritas rakyat.
IVAN A HADAR, Wakil Pemimpin Redaksi JurnalSosial Demokrasi (Indonesia dan Asia), Anggota Pokja Forum Kawasan TimurIndonesia
0 komentar:
Posting Komentar